Gara- gara di beritakan media lokal, Setya Darma, kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan serta Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang ngadat. “Saya tak terima itu, bakal saya somasi dua-duanya, lantaran mereka katakan duit 10 miliar menguap di DPPKAD, kalimat “menguap” itu kan seakan-akan di sini (DPPKAD) ada korupsi, pokoknya saya bakal somasi mereka, ” tegas Setya Darma dengan mimik muka jengkel waktu di konfirmasi wartawan. Senin (03/12)
Yaitu Harian Umum Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), koran daerah itu menulis pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan serta Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, dengan judul besar. Rp 10 M Pajak Hotel Hiburan Menguap. “Sektor pajak hotel, tempat hiburan, rumah makan serta Iainnya itu cukup besar, namun kami juga sebagai liding bidang tak pernah di beri laporan berkenaan pajak pariwisata itu oleh DPPKAD, karena mereka yang lakukan pemungutannya, ” komentar Acep di Koran itu. (03/12). Jadi waktu itu juga berlangsung masalah di dalam orang-orang terutama di lingkungan Pemkab Karawang.
Tetapi banyak pihak memberikan pujian pada keberanian Kepala Disbudpar Acep Jamhuri serta Harian Umum Pasundan Ekspres berani membongkar kemampuan DPPKAD Kabupaten Karawang yang disangka langkah kerjanya misterius serta berkesan eksklusif tak transparan. “Setya Darma itu “Si botak yang licik”, dia tidak mau gaul dengan petinggi yang lain, terkecuali ada kebutuhan yang untungkan dianya, ” komentar sinis seseorang petinggi senior di Pemda Karawang yang tidak ingin dimaksud namanya.
“Pasundan Ekspres itu kan, Lazarus Samosir yang tempo hari SMS ancaman pembunuhan wartawan itu kan? Saya yakin dia, memanglah mesti demikian. Dia berani hadapi tantangan. Saya sangka tidak mungkin saja lah jika tidak ada bukti kuat dia berani turunkan berita itu, yang pasti dia, Samosir, tahu resikonya, ya baguslah. DPPKAD memanglah sewajarnya transparan pada umum. Janganlah lagaknya seperti bangsawan demikian dong, Kepala Dinasnya memang susah didapati, ” tutur Rambo Ketua LSM Formalin Karawang.
Lain lagi menurut Asep Aang, Kabid Mutasi Kepegawaian di kantor Tubuh Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang, “Wah.. hebat, pers saat ini ngadu-ngaduin orang ya?, namun ingin bagaimana lagi? Ya zaman ini, begitulah apa yang ada. ” Kata Aang sembari lihat berita itu melalui internet di laptopnya.
“Jangan-jangan ini dalam rencana perebutan kursi Sekda? ” kata seseorang PNS staf di kantor itu, “lho kan Sekdanya Pak Iman Sumantri telah diperpanjang oleh bupati saat ingin rebutan kursi sekda lagi, ” tutur rekannya menimpali serius.
Lepas dari masalah serta perseteruan internal itu, sekian kondisi serta keadaan di Kabupaten Karawang yang paling baru sekarang ini, birokrasinya terkotak-kotak, kemampuannya lambat, buktinya APBD yang belum terserap Rp 1, 6 triliun, walau sebenarnya saat kerja efisien bln. Desember tinggal 18 hari kalender lagi, tutup th. ini. Jadi pantas diambil kesimpulan sepanjang 2 th. saat kepemimpinan bupati Ade Swara berkesan tanpa ada ketegasan tanpa ada garis komando yang pasti.
“Ya kan bupati Karawang lebay, ” kata seseorang PNS Pemkab Karawang yang enjoy sembari main game di computer kantor serta (lagi-lagi) takut ditulis namanya sembari senyam-senyum.
